Popular Posts

 photo fgr_zpsa263fa65.gif
Welcome to visit website the Voice of Watikam, Progressive, Militant, Patriotic for a Free and Independent West Papua Nation-State

Jenderal Jhon Anari Telah Mampu Mendirikan Kantor di Dalam PBB Untuk Tujuan Memperluas Pendidikan Perjuangan Papua Barat

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta Watikam Crew

Jhon Anari
Casper-Wyo. Timipotu News. Wyoming bukanlah tempat cenderung untuk menggalang dukungan bagi konflik yang telah berjalan selama lebih dari 50 tahun, tapi untuk komandan pasukan adat Papua Barat, Wyoming adalah titik melompat besar.

Umum tiga puluh empat tahun John Anari Tentara Pembebasan Papua Barat dan ketua organisasi Barat Pembebasan Papua datang ke Amerika Serikat dan Wyoming untuk mencari bantuan dalam mengusir pasukan Indonesia dari negaranya. Dengan bantuan dari Wyoming sendiri Soldier menggambarkan diri Fortune, Thomas Bleming, General Anari berharap untuk mendidik AS dalam apa yang disebutnya sebagai genosida dan perbudakan rakyatnya.

"Jenderal Anari sedang menjajaki semua pilihan, tetapi ia tidak akan menunggu selamanya," kata Bleming. "Revolusi akan berbaris maju; itu akan menang pada akhirnya."

Dengan bantuan dari Bleming dan ahli Data PBB, Jenderal Anari telah mampu mendirikan kantor di dalam PBB untuk tujuan memperluas pendidikan perjuangan Papua Barat terhadap Indonesia. Tujuan dari semua upaya mereka adalah untuk menciptakan Papua Barat yang berdaulat, tempat di mana masyarakat adat dapat hidup dan bekerja tanpa ancaman penculikan atau kematian, katanya.

Mereka tidak ingin memisahkan pulau, umat-Ku di Papua Barat, mereka berharap untuk menjadi salah satu bangsa," kata Jenderal Anari. "Hari ini kita berjuang dan kami berjuang untuk Papua Barat saja."

General Anari akan berbicara dengan perwakilan di kantor dan organisasi media Gubernur di seluruh negeri.


Reporter Of Timipotu News

Int. Bidaipouga Mote

Tok Pisin to Indonesia : Negara Harus Bebas, Kemerdekaan adalah hak segala bangsa

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta Watikam Crew

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan , keadilan dan perdamaian di dunia ,

Long luksave olsem olgeta manmeri mas igat respek , na olgeta manmeri long dispela graun igat wankain raits long bihainim laik bilong ol , long gat lo na oda na gat gutpela sindaun .

sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara , dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini , akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut , dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional , menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif , baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka .

Tokaut long dispela toksave long raits bilong manmeri long olgeta hap bilong dispela giraun . Long kamapim wanpela wei bilong olgeta manmeri na olgeta kantri , na olgeta wanwan manmeri , na olgeta samting I save mekim kamap komuniti , tingim dispela toksave , ol I mas skulim ol man meri bilong strongim , insait long wanwan kantri na tu long ol narapela kantri .

 Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya , setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain , dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan , ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis .

Ol raits i mas igat lo i stap long lukautim raits bilong ol narapela , raits bilong yu no inap daunim raits bilong narapela .


 Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada .

Olgeta manmeri long olgeta hap igat rait long luksave blong lo .

Pengesahan 24 KODAP dan Pelantikan Panglima KODAP, Setelah lima Tahap Restrukturisasi TPNPB

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta Watikam Crew
Restrukturisasi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dilakukan kurang lebih selama 4 tahun telah terwujud. Ketika survei membenarkan dalam kubu perjuangan satuan Tentara Pembebasan Papua Barat, tidak bersatu dalam struktur secara nasional. Ternyata upaya untuk restrukturisasi TPNPB telah selesai dari tahap ke tahap selama empat tahun berjalan ini.

Tentara Pembebasan sangat penting dalam perjuangan sebagai, benteng pertahanan melawan penjajah. Untuk itu dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat, TPNPB sudah ada sejak 1973, namun setelah terpisah dari persatuan selama puluhan tahun berjuang tidak terstruktur, antara garis komando dan koordinasi yang tidak terarah. Hal itu menjadi lemahnya pertahanan dalam perjuangan.

Tahap pertama, pada tahun 2010-2011 survei di setiap markas TPNPB di seluruh Papua. Tim konsolidasi di pertahanan pesisir dan pegunungan. Dari survei dan konsolidasi itu semua pertahanan berkomitmen untuk bersatu. Setiap pertahanan Markas TPNPB masing-masing memberikan rekomenasi untuk melaksanakan forum tertinggi, guna restrukturisasi TPNPB. Tim survei dan konsolidasi mendapat 24 rekomendasi, dari 24 Markas Pertahanan TPNPB dan lainnya tidak memberikan rekomandasi namun tetap turut mendukung terwujudnya pembenahan struktur TPNPB.
Pra Konferensi Tingkat Tinggi dan Pembentukan Panitia KTT TPN-OPM

Tahap kedua, Setelah ada rekomendasi dari seluruh pertahanan. Kembali membahas untuk melaksanakan Pra Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPNPB. Maka pada Pra Konferensi perwakilan dari setiap markas di seluruh Papua telah hadir, melaksanakan kegiatan tersebut membahas tentang agenda utama KTT dan membentuk Panitia Nasional KTT TPN-OPM. Pra KTT dilaksankan di Jayapura Papua pada tanggal 15 Februari 2012, dengan thema “Membenahi dan Bersatu untuk Mengakhiri”, sub thema “Melalui Pra KTT TPN-OPM dan Pembentukan Panitia Nasional, Kita Sukseskan KTT TPN-OPM”.

Tahap Ketiga, Konferensi Tingkat Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dilaksanakan di Biak Papua, pada tanggal 1-5 Mei 2012. Semua Pertahanan TPN dari seluruh Papua telah hadir, dengan jumlah peserta mencapai 500an lebih dari setiap perwakilan markas TPN, terdiri dari Peserta resmi, Peninjau dan simpatisanpada KTT TPN-OPM di Biak.

Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM, berhasil memilih fikur nasional. Tiga pimpinan tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, adalah Goliath Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi TPNPB dengan Pangkat Jenderal bintang empat. Gabriel M. Awom diangkat menjadi Wakil Panglima TPNPB dengan pangkat Letnan Jenderal, bintang tiga. Berikut Terianus Satto diangkat menjadi Kepala Staf Umum TPNPB dengan pangkat Mayor Jenderal, bintang dua. Selain itu menetapkan hirarki TPNPB, dan John Yogi diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat TPNPB.

Tahap keempat,Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat(TPNPB) kembali melakukan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) di Markas Wanum Jayapura Papua. Dalam rangga membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT) TPNPB. ADRT TPNPB ditetapkan berdasarkan landasan Konstitusi Sementara Republik Papua Barat 1971 bagian (V) tentang Pertahanan dan Keamanan, maka TPNPB menetapkan ADRT terdiri dari 23 pasal yang termuat tentang peratuaran-peraturan TPNPB, tugas dan wewenang, struktur hirarki, logo satuan Angkatan Darat laut dan Udara, Kartu Tanda Anggota (KTA), dan peraturan lainnya tentang TPNPB.


Rapat Kerja Nasional I TPNPB dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus-1 September 2012 di Markas Wanum Jayapura Papua. Dalam rapat ini telah membahas program kerja tentang mengatur manajemen kerja terstruktur sesuai garis komando dan koordinasi di seluruh markas pertahanan TPNPB. Rapat itu juga merencanakan untuk adanya pelantikan Panglima Tinggi, Wakil Panglima dan Kepala Staf Umum TPNPB. Keputusan forum itu utamakan program pendataan, pemetaan dan logistik, merupakan program jangka pendek. Forum itu juga memberikan rekomendasi untuk menjalankan admistrasi TPNPB kepad Kepala Staf Umum (Kasum) TPNPB, untuk sementara sebelum dilantik dan selanjutnya.
Pelantikan, Panglima Tinggi TPNPB, Tingginambut 11 Desember 2012

Tahap Kelima, Sesuai rencana forum Karenas TPNPB, untuk pelaksanaan Pelantikan Panglima telah dilaksanakan pada 11 Desember 2012 di Markas Tingginambut Puncakjaya Papua. Goliath Tabuni membacakan sumpah,untuk menjalankan amanat sebagai Panglima TPNPB di depan Dewan Militer TPNPB, seluruh prajurit dan delegasi perwakilan panglima daerah yang hadir pada acara Pelantikan. Setelah Goliath dilantik sebagai Panglima Tinggi TPNPB, mengeluarkan pernyataan Politik diantaranya “Segerah membenahi struktur Komando Daerah Pertahanan (KODAP) di seluruh Papua dan Revolusi Tahapan harus dilaksanakn di Seluruh Papua sambil persiapan revolusi total”. Pernyataan politik itu dikeluarkan dengan beberapa isi pernyataan lain setelah dia menjadi Panglima Tinggi TPNPB.
 
Sesuai intruksi Panglima Tinggi Jenderal. Goliath Tabuni, beberapa revolusi di daerah pegunungan terjadi, anggota TNI telah tewas dan rampasan senjata terjadi, dan akan berlanjut. Kemudian pembenahan struktur di setiap KODAP, telah dilaksankan Pendataan, Pemetaan dan logistik.

Tahap keenam,Setelah Pendataan dan Pemetaan selesai, Pelantikan Panglima daerah dilaksanakan di Jayapura Papua. Pelantikan Panglima Komando Daerah Pertahanan pada tanggal 7 Agustus 2014 di Brab Jayapura Papua. Walau aparat upaya untuk gagalkan rencana pelantikan Panglima Daerah TPNPB, namun tidak berhasil dengan aman prosesi pelantikan terjadi.

Berdasarkan surat rekomendasi Panglima Tinggi, ditunjukan kepada Kepala Staf Umum TPNPB untuk melaksanakan Pelantikan Panglima Komando Daerah Pertahanan di seluruh Papua dengan nomor surat: 002 / SB-Rek / Pangti TPN-PB I e.7 lV / 2014. Maka Mayor Jenderal. Terianus Satto selaku Kepala Staf Umum TPNPB melantik 24 Panglima Komando Daerah Pertahanan (KODAP) dari seluruh Papua.

Pada kegiatan dimaksud, dilaksanakan tiga agenda penting adalah Pengesahan Draf Komando Daerah Pertahanan, Pemberian Nomor Urut Komando Daerah Pertahanan dan Pelantikan Panglima Komando Daerah Pertahanan. Pengesahan KODAP yang ditetapkan diantaranya sebagai berikut: 
  1. KODAP TABI,  
  2. KODAP SOPIORI, 
  3. KODAP YAWARO,  
  4. KODAP SORONG,  
  5. KODAP MANOKWARI,  
  6. KODAP FAK-FAK,  
  7. KODAP KAIMANA,  
  8. KODAP INTANJAYA,  
  9. KODAP NABIRE EMAS TOPO,  
  10. KODAP PANIAI,  
  11. KODAP ODIAI DOGIAI,  
  12. KODAP PANIAI SELATAN,  
  13. KODAP PANIAI UTARA,  
  14. KODAP YALIGEM,  
  15. KODAP BINTANG SIFIK,  
  16. KODAP YAHUKIMO,  
  17. KODAP TOLIKARA,  
  18. KODAP PUNCAK ILAGA,  
  19. KODAP BALIM,  
  20. KODAP BALIM BARAT,  
  21. KODAP JIBAI WANABO,  
  22. KODAP NDUGAMA,  
  23. KODAP PUNCAKJAYA,  
  24. KODAP MERAUKE,  
  25. KODAP ASMAT, 
  26. KODAP KIAWAGE   dan
  27. KODAP SINAK.

Pimpinan KODAP yang menjabat sebagai Panglima Komando Daerah, masing-masing dilantik dengan pangkat Brigadir Jenderal, bintang satu adalah seluruh panglima daerah dan Wakil Panglima Daerah dilantik dengan Pangkat Kolonel dari seluruh Papua. Selanjutnya untuk Komandan KOWIP, Komandan KOMPI dan Komandan PLATON serta prajurit, nama-nama yang terdapat pada draf keanggotaan TPNPB ikut serta dilantik sekali pada pelantikan Panglima KODAP ini.Untuk seluruh anggota TPNPB menjadi anggota resmi sejak pengesahan ditetapkan sampai revolusi perjuangan kemerdekaan berakhir mencapai tujuan nasional Papua Merdeka.

Proses kegiatan terjadi Draf KODAP dan Pemberian Nomor Urut KODAP disahkan oleh KASUM TPNPB, Mayjend. Terianus Satto, berdasarkan mandat Panglima Tinggi  TPNPB. Prosesi pelantinkan panglima dan wakil panglima KODAP, KASUM TPNPB memberikan pangkat di pundang pasing-masing panglima KODAP yang telah hadir pada pelantikan. Kemudian memberikan tongkat komando, untuk menjalankan amanat perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Peserta pelantingkan yang terdiri dari Komandan Bataljon, KORPS Wanita, Komandan KOWIP, Panglima dan Wakil Panglima KODAP TPNPB dari seluruh Papua. Dewan militer Markas Pusat dan Dewan Militer masing-masing KODAP yang menjadi saksi sebgai peninjau pada pelaksanaan pelantingkan.

Pimpinan Panglima Daerah dari seluruh Papua yang dilantik diangkat menjadi perwira TPNPB, adalah menjadi perwira TPNPB yang sah. Perwira TPNPB yang dilantik masing-masing menyatakan sumpah didepan Kepala Staf Umum TPNPB, Dewan Militer Papua dan seluruh Prajurit yang telah hadir pada pelasanaan Pelantikan,tanggal 7 Agustus 2014 di Jayapura Papua. Mereka bersumpah akan setia tunduk pada peraturan TPNPB dan melaksanakan perjuangan kemerdekaan, sampai Papua Merdeka.

Berikut Foto-foto Pelantikan Panglima Daerah, dan Pengesahan 24 KODAP TPNPB di Jayapura Papua.
DSCF9652
Panglima KODAP yang dilantik Menyatakan Sumpah.
Panglima KODAP yang dilantik Menyatakan Sumpah.
Penyerahan Tongkat Komando dan Pemberian Pangkat Brigadir Jenderal Pada Panglima KODAP, dari KASUM TPNPB.
Penyerahan Tongkat Komando dan Pemberian Pangkat Brigadir Jenderal Pada Panglima KODAP, dari KASUM TPNPB.
Upacara Pengibaran Bendera Bangsa Papua, (Bintang Fajar) sebelum pelantikan Panglima
Upacara Pengibaran Bendera Bangsa Papua, (Bintang Fajar) sebelum pelantikan Panglima

Seruan Aksi 1 Desember 2014 AMP Se-Jawa Dan Bali Siap Turun Jalan di Jakarta

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta Watikam Crew

1 Desember 2014 AMP Akan Turun Jalan di Jakarta

Seruan aksi....!!!
Dalam rangka memperingati 53 Tahun Deklarasi Papua Batat 1 Desember 1961. Kami mengajak seluruh mahasiswa/i Papua Batat yang berada di Jawa dan Bali untuk dapat hadir dalam aksi demo damai pada:
Hari/tgl : senin 1 Desember 2014

Pukul : 07.00 s.d selesai
Rute Aksi : Bundaran HI - Istana Negara
Titik kumpul : Pasar Minggu, PGC Cililitan, Kampus UKI, Bundaran HI.
Demikian Seruan aksi ini kami buat, atas partisipasi kawan-kawan kami ucapkan jabat Erat.
Salam pemberontakan.

Dewan Gereja Vanuatu, Perwakilan Pemerintah Vanuatu Mendukung Penuh Kemerdekaan West Papua

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta Watikam Crew
burukTerbaik
Vanuatu (KOMUNITAS-PAPUA news) -  Pastor Alain Nafuki, anggota Dewan Gereja Vanuatu, telah ditunjuk oleh Kelompok Pembebasan Papua di Pasific menjadi Ketua dari sebuah Komite yang bertugas mengorganisir Konferensi Kelompok-Kelompok Pembebasan Papua yang akan diselenggarakan di Port Villa, Vanuatu, bulan Agustus mendatang.

Tujuan pertemuan ini adalah agar berbagai Kelompok Pembebasan Papua mendiskusikan dan mengatur aplikasi keanggotaan Papua Barat di Melanesia Spearhead Group secara terpadu.,kata Pastor Nafuki, melalui surat elektronik yang diterima Jubi, Senin (15/7) sore, sebagaimana dilaporkan Jubi online

Dewan Gereja Vanuatu, Perwakilan Pemerintah Vanuatu, kata Pastor Nafuki akan terlibat dalam mengorganisir konferensi ini yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27-30 Agustus
Ada beberapa kelompok pembebasan Papua diundang, tetapi Chief (tetua adat) Vanuatu akan memfasilitasi proses rekonsiliasi Melanesia, tambah Pastor Nafuki.

Pastor Nafuki menegaskan, jika kelompok Papua ini datang ke Vanuatu maka rakyat Vanuatu akan memberikan jalan bagi kelompok-kelompok (faksi) untuk berdamai. Vanuatu juga akan melayani dan membantu setiap proses unifikasi jika itu diperlukan.
Andy Ayamiseba, perwakilan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) di Vanuatu membenarkan rencana rekonsiliasi ini.

Pemerintah Vanuatu akan mengundang 3 faksi besar WPNCL, NRFPB dan KNPB/Free West Papua Campaign untuk membentuk suatu organisasi payung untuk mengajukan permohonan baru ke kata Andy Ayamiseba kepada Jubi.

Seperti diketahui, pada akhir bulan Juni lalu, Melanesia Spearhead Groups (MSG) telah menolak permohonan keanggotaan yang diajukan oleh WPNCL. Namun pada saat yang sama, para pemimpin MSG ini meminta Papua Barat untuk mengajukan aplikasi keanggotaan yang baru melalui satu organisasi payung dan dilakukan secara terpadu.

Kelompok – kelompok perjuang Papua selalu berjuang secara-sendiri-sendiri, sehingga dengan mudah disusupi oleh Intelejen Indonesia. Malah Nick Messet  terlebih dahulu bertekuk lutut dibawah  pemerintah Indonesia dan telah ditipu untuk  mengikuti  PEMILU Indonesia sebagai calon legislative yang gagal.
Begitu pula dengan “pencipta”  bendera Nasional Papua Bintang Kejora, kini telah kembali atas bujuk rayu Intelejen Indonesia untuk mencium dengan mesra sang saka Merah Putih, kemungkinan di atas peti matinya akan dibalut dengan bendera Merah Putih (FW)

Otonomi Khusus 'Plus' di Papua Jadi Lumbung Korupsi Pejabat Papua

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta Watikam Crew
Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 
Jakarta (KOMUNITAS PAPUA News) – Kaukus Papua Indonesia dan HMI Community menilai, revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang rencananya menjadi Otsus 'Plus' bukan merupakan jalan keluar dan kebutuhan bagi rakyat Papua. Sejatinya yang utama adalah bagaimana implementasi UU Nomor 21/2001 dapat terlaksana secara substansial.
Otsus Papua selama ini sudah memberikan sebuah keleluasaan bagi rakyat untuk menjalankan kehidupan yang layak dan mensejahterakan rakyat Papua.
"Namun kenyataan di lapangan sangatlah jauh dari harapan. Faktor utama dari kegagalan Otsus Papua bukan dari segi produk perundang-undangannya, melainkan mental pejabat Pemerintahan Papua yang sangat korup. Dengan adanya otsus ini, Pemprov Papua sangat memiliki peran dalam menata dan mengelola pemerintahan daerahnya secara otonom tetapi dengan mental korup dari pejabat inilah Otsus Papua berjalan tidak maksimal," kata Koordinator Kaukus Papua Indoenesia dan HMI Community, Alfit, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (18/09/2014).

Alfit menuturkan, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas dalam menjalankan otsus Papua sesuai harapan seluruh rakyat Papua. Justru, lanjutnya, jangan lagi Otsus 'Plus' menjadi bahan bargaining bagi kelompok tertentu.

"Sehingga dana otsus dapat menyentuh pembangunan Papua secara fisik maupun non fisik yang akhirnya rakyat Papua dapat merasakan pembangunan Papua secara langsung bukan segelintir orang saja yang mengeruk keuntungan semata," tegasnya.

Dengan demikian, lanjut Alfit, yang terpenting sekarang adalah perangi korupsi di Papua dan melakukan pembangunan secara merata di seluruh tanah Papua menjadi hal utama. Pihaknya menuntut agar Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otda agar melaksanakan supervisi pembangunan daerah Papua secara utuh dan menyeluruh dengan melaksanakan amanat UU Nomor 21/2001.

"Menolak dengan tegas Otsus “Plus” Papua yang hanya menjadi lumbung korupsi para pejabat Pemda. Atas nama keadilan agar aparat hukum di Republik Indonesia memerangi praktek korupsi yang menodai semangat otsus yang berkeadilan. Mendesak DPR RI berhenti membahas Revisi UU Otsus 'Plus' Papua sebagai komoditi politik pencitraan belaka," katanya.

Kami ingin lepas dari Indonesia baik-baik

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta Watikam Crew
Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 
Menteri Luar Negeri Federasi Papua Barat Jacob Rumbiak menyarankan Indonesia segera memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Papua.

Dia beralasan cara ini jauh lebih baik ketimbang memakai referendum untuk mengetahui keinginan rakyat Papua. Apalagi jika tetap ngotot mempertahankan Papua dalam wilayah Indonesia. Korban bakal terus berjatuhan karena perlawanan tidak akan pernah berakhir.

Berikut penuturan Jacob Rumbiak saat dihubungi Faisal Assegaf dari merdeka.com melalui telepon selulernya Rabu lalu.
Papua tidak mungkin merdeka tanpa dukungan Amerika sebab di sana ada Freeport. Bagaimana sikap terakhir Amerika terhadap gerakan Papua merdeka ?
Sebenarnya, itulah. Itu menyebabkan saya pikir Papua dengan Indonesia perlu bicara. Sebab Amerika menggunakan pemerintah Indonesia sebagai pengawalnya untuk melindungi kepentingan kapitalis. Indonesia hanya dapat berapa persen? Saya pikir 10 persen saja toh? Indonesia hanya dapat sedikit kan?
Papua dengan Indonesia akan kita atur baik, akan kita bagi lah. Kalau memang Freeport jadi tempat Amerika gunakan tangan Indonesia supaya kepentingannya jalan, itu kita sebaiknya atur saja supaya hasil dari Freeport bisa dinikmati oleh orang Indonesia dan orang Papua. Kita atur bagi hasil berapa persen.
Karena Papua bukan saja tembaga. Sebab di Papua tambang terbesar itu ada emas, minyak, gas, uranium ada di sana. Makanya itu saya sering berpikir hanya karena kepentingan kapitalisme saja kok membuat saudara saya dari Indonesia dengan Papua harus saling membunuh. Karena itu kan tidak bagus.
Kita harus berpikir sehat supaya tidak hanya kepentingan ekonomi. Kenapa Indonesia dan Papua tidak bicara baik-baik saja sehingga kita dapat lebih banyak sebab kita punya. Kalau Indonesia dan Papua bisa bekerja sama di mana kita kontrol seluruh ekonomi, kita akan menjadi tuan.
Kita akan menjadi pihak penentu di dunia. Kita akan kendalikan kapitalisme Amerika atau Barat. Saya pikir ini kita harus bicara sekarang.

Soal Papua dengan Amerika tadi Anda sebut, itu sangat tergantung dari Indonesia. Kalau Indonesia masih tetap melepaskan, membiarkan Amerika menjadi tuan terus mengontrol Freeport sehingga Papua terus ditimpa begitu. Indonesia pun sama, di bawah ketiak kapitalisme sampai kekayaan habis kemudian baru mereka lepas. Seperti di Afrika. Semua kekayaan di Afrika sudah habis, baru Inggris, Prancis, Portugis kasih kemerdekaan.

Memangnya berapa konsesi mau dikasih Papua lewat Freeport kalau Indonesia mau kasih kemerdekaan?
Jelas kita kasih, saya sendiri ada di situ. Saya akan lebih banyak berbicara dengan semua pemimpin. Artinya, pemerintah dan parlemen itu jelas memiliki standar pembagian untuk kedua negara. Kita bisa atur 40 persen (Indonesia) dan 60 persen (Papua) atau 52 persen (Papua) dan 48 persen (Indonesia).
Kenapa tidak? Kita akan bicara soal bagi hasil. Itu sudah jelas. Papua punya tanggung jawab moral untuk harus berbicara baik-baik sehingga kedua pihak sama-sama untung.
Jadi kemerdekaan itu bukan salah satu kalah, bukan salah satu menang, tapi bagaimana kita akan mendapat keuntungan sama. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Itu jelas kebijakan dari pembicaraan beberapa teman dalam pemerintahan federal lahir lewat kongres ketiga pada 2011.

Kami harap pemerintah baru bisa membuka satu ruang di mana kita bisa berbicara, ada hal-hal kita bisa bicara tertutup dan ada hal-hal kita bisa bicara terbuka. Indonesia dan Papua adalah korban perang dingin dan kita tidak bisa terus tinggal di dalam situasi diciptakan bangsa asing atau para kapitalis.
Mari kita bangkit untuk menyatakan kami mampu bangkit dan menyelesaikan persoalan selama ini dilihat sebagai masalah. Padahal masalah ini diciptakan oleh orang luar. Kemudian mereka membiarkan kami untuk saling berkelahi.

Kemudian mereka berbicara hanya basa-basi saja begini begitu. Sedangkan Indonesia tidak berani menyelesaikan masalah sebenarnya ditinggalkan dan diciptakan oleh orang lain.

Jadi kemerdekaan Papua ini tergantung Indonesia mau kasih atau tidak ?
Sebenarnya saya melihat ada dua hal. Pertama, kalau dari pihak Indonesia bisa memberikan dengan baik, saya pikir tidak perlu ada perebutan kemerdekaan dengan darah dan pengorbanan cukup besar. Tapi jelas dari Papua sudah siap untuk melakukan apa saja.

aya pikir di era teknologi dan informasi ini lebih mempercepat. Karena orang Papua sekarang banyak sudah belajar. Peralatan perang itu sudah tidak sulit untuk orang Papua. Kapan saja kalau dia mau beli pesawat tempur terutama dijual di Tembagapura jadi gampang. Hanya kita tidak mau ada pertumpahan darah sia-sia.
Kami mau ada penghormatan kepada Indonesia daripada merampas. Situasi memaksa sehingga terpaksa Papua lepas saja begitu. Berarti kita punya hubungan Indonesia itu sama dengan air garam kita buang ke air laut. Padahal kita sudah punya hubungan baik semasa di bawah Indonesia.
Jadi kita tidak melihat Indonesia sebagai penjajah. Tapi kita akan luruskan sejarah, termasuk Indonesia baik, di mana buktinya Papua menjadi sebuah negara.

Tapi kalau kami merdeka karena dipaksa, nanti dari segi sejarah Indonesia dilihat sebagai penjajah. Jadi kami berusaha untuk mau bicara ini dengan Jakarta supaya nilai dan nama besar dari Indonesia itu tidak dilihat sebagai penjajah, tetapi bagaimana nanti dipersiapkan seperti negara-negara persemakmuran oleh Inggris.

Sekalipun mereka belum siap betul, tapi mereka bisa merdeka dan mengatur hal-hal lain menyangkut perdagangan, pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Jadi dari teman-teman terutama teman-teman akademisi terlibat di dalam dapur strategis dan taktis, kami lebih banyak ingin supaya bagaimana peralihan itu dengan cara bermartabat.

Dengan demikian, di dalam sejarah Papua itu kami tidak menempatkan Indonesia sebagai penjajah di mana kami harus merebut kemerdekaan dari penjajah. Tapi kami melihat kehadiran Indonesia di Papua itu sebagai anugerah Tuhan, anugerah Allah untuk mempersiapkan Papua, untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri.

Mengapa Anda masih yakin Papua merdeka padahal perjuangan bersenjatanya sangat kecil, perjuangan diplomasi tidak dapat dukungan dari internasional? Mengapa masih ngotot ingin merdeka?
Saya terlalu yakin karena pertama itu adanya inisiatif dan aktivitas nyata sekarang di dalam negeri, di Papua. Kalau melihat sebelum saya dipenjara tahun 1989, perjuangan Papua itu hanya orang di hutan, segelintir orang Papua di luar negeri hanya bicara saja.

Waktu itu saya punya inisiatif kalau orang Papua mau merdeka basis kekuatan rakyat itu harus dibangun lewat kaum terpelajar. Maka waktu itu dokter Thomas Huolay kembali dari Amerika Serikat dan dokter Ottomus Bakri. Kami bertiga berpikir kampus adalah tempat di mana dilahirkan kaum terpelajar untuk memimpin perjuangan sebab kita bukan berjuang di hutan.

Kami harus berjuang menghadapi keputusan perang dingin dulu terlibat menyerahkan kami ke Indonesia. Itu berarti harus kami kuasai bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Perancis, bahasa Portugis untuk bisa memasuki posisi untuk tawar menawar di PBB. Tapi juga kami harus membangun basis perjuangan itu di semua wilayah Papua dan di luar negeri, dan itu berhasil.

Basis perjuangan kami bukan ahanya ada di tujuh wilayah adat. Kami punya basis gerakan pemuda, pelajar, mahasiswa di Jawa, Bali, Sulawesi. Kami juga punya basis pemuda, pelajar, mahasiswa di Amerika, Eropa, Australia, dan pasifik. Akan ada hasil. Jadi itu sekarang sudah ada.

Sekarang kami punya pendukung itu Senegal, kemudian Perancis secara diam-diam juga sedang mendorong. Tapi jelas itu salah satu negara anggota PBB itu sudah ada. Dan kami harap dengan adanya perbaikan organisasi politik Papua dalam tahun ini itu kami sudah bisa merapat, menjadi anggota penuh.

Jadi perjuangan Papua merdeka itu bukan karena perjuangan politik atau diplomatik atau militer kecil. Bagaimana kami harus membangun sebuah proses benar sehingga kami bisa raih. Selama ini kami tidak ada proses benar karena itu baru terjadi pada 2011. Karena secara tata negara, untuk ketatanegaraan, kongres III itu memenuhi syarat karena dia mendeklarasikan pemerintah. Kalau kongres II itu tidak, tahun 1971 itu mereka deklarasi pemerintahan di hutan dan pemberitaannya juga di luar negeri, bagaimana mau melobi Jakarta.

Sekarang kami sudah punya seperti Mandelanya Afrika Selatan, Soekarno-Hattanya Indonesia.
Siapa disebut Soekarno-Hattanya Papua kalau nanti Papua Merdeka?
Kalau sekarang kita sudah punya presiden dan perdana menteri hasil kongres III itu Gorgorus Suebu dan perdana menteri Edison Waromi, baru saja dibebaskan dari penjara pada 21 Juli lalu.

Kalau dilihat pelaksanaan Perpera kan Papua sudah berjuang 45 tahun. Berapa tahun lagi kira-kira bakal terwujud Papua merdeka?
Saya sendiri belum bisa prediksikan kapan tapi saya harap cepat. Itu tergantung pada bagaimana pemerintahan baru bisa membuka kami peluang untuk negosiasi.

Dalam lima tahun pemerintahan Jokowi belum tentu Papua Merdeka?
Kami sedang berusaha bekerja keras di dalam pemerintahan Jokowi. Selama lima tahun kami harap bisa negosiasi dengan beliau sehingga tidak terlalu lama perjuangan ini, terus mengorbankan banyak kerugian bagi Indonesia. Bagi orang Papua itu tidak masalah. Itu sebuah perjuangan sudah jelas, namanya perjuangan itu membutuhkan pengorbanan.

Saya terlalu yakin Papua bisa merdeka karena isu Papua sekarang ini sudah menjadi isu internasional. Sedang jadi perhatian dunia.

Kalau Papua merdeka, benderanya apa, bahasanya apa, lambangnya apa?
Bahasa nasionalnya akan ditetapkan oleh pemimpin nanti. Bagi saya sendiri keputusan itu nanti terserah kepada rakyat setelah hasil pemilihan umum pertama. Anggota parlemen akan ditetapkan sesuai keputusan rakyat. Tapi jelas itu kita tetap menggunakan bahasa bisa dimengerti semua pihak.

Berarti bahasa Indonesia?
Iya, bahasa bisa dipakai oleh semua pihak. Kalau sesuai keputusan kongres II itu kami akan menggunakan empat bahasa seperti di Fiji. Di Fiji empat bahasa dan itu bisa digunakan sangat fasih untuk menulis dan membaca. Kami juga akan mengembangkan empat bahasa. Jadi bahasa Indonesia tetap kami gunakan karena bahasa ini bisa dipakai oleh seluruh masyarakat Papua, tetapi juga kami bisa berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia dan juga orang-orang di Malaysia.

Kedua, kami akan gunakan fising karena bahasa ini hanya bisa dipakai oleh orang-orang Melanesia, seperti Papua Nugini, Solomon, Vanuatu, dan di Torestrage. Dan juga karena kami adalah ras Melanesia. Kami harus tetap menggunakan bahasa ini.

Ketiga bahasa Inggris karena itu bahasa internasional kami pakai untuk berbicara dan bercakap-cakap dengan masyarakat internasional. Sedangkan keempat setiap negara bagian akan kembangkan salah satu bahasa daerahnya menjadi bahasa di negara bagiannya. Itu menurut hasil kongres II tahun 2000.

Kalau Papua merdeka, bentuk negaranya apa?
Kami sudah putuskan untuk federal. Karena Papua itu terdiri dari 312 suku dan 312 suku ini mendiami tujuh wilayah adat. Sehingga lewat federal ini nanti tidak mempermasalahkan keputusan pusat karena 80 persen hasil dari setiap negara bagian itu penuh dipakai untuk pembangunan wilayahnya sedangkan 20 persen saja bisa disetor ke pusat.

Jadi tidak ada saling menyatakan kalau nanti sistem presidensial atau republik itu kekuasaan di tangan pusat sehingga salah satu suku naik suku lain bisa berserakan. Sehingga bisa saja terjadi semacam konflik nasional antar suku dan ini kan sekarang sudah kelihatan berbahaya lewat otonomi khusus.

Ini sudah berbahaya sehingga kami sudah harus letakkan dasar-dasar negara nanti lahir. Itu berdasarkan sistem dan bentuk benar sehingga kami harus selesaikan masalah kemungkinan bisa timbul setelah merdeka.
Kedua, kami juga tetapkan federal karena kami belajar dari India. India merebut kemerdekaan itu sangat gampang. Tapi setelah merdeka pertumpahan darah lebih besar dan perpecahan menjadi Bangladesh dan Pakistan. Papua pun juga, kami sudah lihat kalau tidak atur baik-baik, bisa saja satu waktu wilayah kepulauan itu bisa pisah dari daratan seperti daerah-daerah Pasifik lain.

Bisa sebut tujuh negara bagian itu apa saja?
Tujuh negara bagian itu wilayah satu, Padi di Jayapura. Kedua, wilayah Serere di Marokun dan Biak. Ketiga, wilayah Dumbray di Manokwari. Kempat, Umbray di Fakfak, Kaimana. Kelima, Haamim itu seputar Merauke. Keenam, Lapago itu wilayah Lame, itu Wamena di atas. Ketujuh, Metago itu wilayah dari Suku Me. Mereka mendiami daerah Etami, Larike, Nabire.

Rencana ibu kota di mana ?
Itu masih sedang dipertimbangkan. Bisa saja di Jayapura atau di tarik ke tengah ke daerah Nabire. Kelihatannya akan ditarik ke tengah. Jayapura itu kemungkinan dijadikan pusat perdagangan negara-negara Pasifik. Sedangkan ibu kotanya bisa dipindah ke Nabire atau Manokwari.

Jadi Bintang Kejora belum tentu menjadi bendera nasional kalau Papua merdeka?
Bisa jadi juga. Karena sementara ini agak terjadi pro dan kontra. berdasarkan kongres kedua tahun 2000 kita putuskan tetap dengan Bintang Kejora sampai dengan nanti peralihan. Kalau administrasi pemerintahannya sudah dialihkan ke Papua dan hasil pemilihan pertama anggota parlemen akan tetapkan apakah bendera itu tegtap atau ada baru.

Bendera kami pakai ini sebenarnya bukan bendera kami. Ini masih warna bendera kolonial. Tapi kita sudah sepakat kita pakai saja sampai dengan nanti parlemen pertama itulah akan menetapkan. Kita akan ukur semua atribut kami sesuai identitas kami. Kalau tidak ada identitas orang Melanesia, diganti saja.

Kalau Papua merdeka rencananya pakai mata uang apa?
Sementara ini kami dari federal sedang rancang itu ada dua kemungkinan. Kami bisa pakai pound sterling atau dolar Amerika selama di bawah PBB sampai dengan peralihan, kemudian kami ubah.

Sistem pemerintahannya parlementer?
Iya, sistemnya parlementer.

JOKOWI SETUJU PAPUA REFERENDUM

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta Watikam Crew
Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 
Sebuah berita cukup menarik termuat di www.gebraknews.com dengan judul “JOKOWI SETUJU REFERENDUM PAPUA MERDEKA”  menjadi berita yang perlu dicermati , karena artikel ini ditulis oleh NON PAPUA dan menanyangkut masa depan Tanah Papua dan masyarakat  yang selama ini selalu di bodohi oleh pemerintah Indonesia, sementara Kekaayaan alam Papua selalu disedot untuk kepantingan Indonesia berikut ini, artikel lengkapnya :

Jokowi presiden terpilih oleh rakyat yang tertipu telah menerbitkan rekomdasi persetujuan untuk pelaksanaan Referendum Papua Merdeka setelah ia dilantik menjadi Presiden Indonesia. Demikian tulis @TM2000Back dalam kuliah twitnya (kultwit) Sabtu,(27/914).
Pada kicauannya kali ini TM2000 mengatakan, Kemarin pihaknya menerima informasi dari lembaga intelejen, presiden terpilih Jokowi telah menyetujui pelaksanaan referendum Papua Merdeka. Informasi mengenai persetujuan Jokowi terhadap pelaksanaan Referendum  Papua Merdeka diterima dari Prof Damien Kingsbury, guru besar ilmu politik yang juga mantan tokoh Interfet, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjadi motor pelaksanaan referendum Timor Timur Merdeka pada tahun 1999 lalu.

Akun komunitas intelijen publik itu mengatakan, pada tanggal 18-19 Sept 2014 Letnan Jenderal purnawirawan Kiki Syahnarki, mantan Wakasad, pengurus PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI AD)  diundang INTERFET ke Australia. Letjen Purn Kiki Syahnarki diundang INTERFET ke Australia untuk menjadi salah satu pembicara pada Seminar bertema “TIMOR CRISIS” di Melbourne, Australia.

 Turut hadir 21 pembicara dari manca negara. Pembicara terakhir adalah Prof Damien Kingsbury. Penunjukan Kingsbury sebagai the last speaker patut diduga adalah by design oleh panitia penyelenggara seminar.

 Pada kesempatan sebagai pembicara terakhir di seminar itu Prof Kingsbury mengatakan dirinya memiliki “Proposal Joko Widodo” yang berisikan tentang persetujuan Jokowi terhadap pelaksanaan Referendum Kemerdekaan Papua.

 Sikap Jokowi ini sama persis dengan sikap Jend Purn Hendropriyono beberapa waktu lalu yang menyetujui kemerdekaan Papua. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono, menurut kicauan TM2000 sudah lama menjadi 'aset' ASIS (Badan Intelijen Australia).
Prof Kingsbury mengatakan : “Jika Indonesia mengalami krisis di Papua sebegemana di Timor Timur dulu, maka INTERFET HARUS MASUK KE PAPUA !”

Jika Interfet masuk ke Papua, maka hasil akhirnya dipastikan sama dengan Timor Timur dulu, yaitu Papua lepas dari NKRI. Australia didukung Amerika Serikat untuk membantu terwujudnya kemerdekaan Papua.
 Di Darwin Australia, kota berjarak 840 Km dari Papua, sudah siap siaga pasukan marinir AS (US Marine) sebanyak 11.000 personil dan akan jadi 67.000 personil pada tahun 2015 mendatang.

Kehadiran US Marine di Darwin, Australia sudah dimulai sejak tahun 2011. Pasukan AS yang awalnya hanya berjumlah  250 personil, mendadak diputuskan Presiden Barack Obama ditambah menjadi total 67.000 personil secara bertahap hingga tahun 2018.

Akun twitter TM2000 mengatakan, pihaknya sudah pernah menginformasikan ancaman disintergrasi NKRI ini pada tahun 2012 lalu. Disusul kultwit berikutnya tentang potensi ancaman disintegrasi NKRI. AS tambah pasukan di Darwin, Papua Dalam Bahaya ! chirpstory.com/li/97609 Ditambahkannya, peningkatan jumlah personil US Marine 11.000 Personil  tadi adalah hasil investigasi mereka pada akhir tahun 2013 lalu. Sekarang? Mungkin sudah berlipat ganda.

Good for you Please follow  “@kospirasiglobal: 13 National Union of Student, The Foundationfor Endagered Languages, Down to Earth, World
Jika anda mampir ke Darwin, Ausie, lihatlah personil US Marine yang sedang jalan-jalan di tengah kota. Lebih banyak US Marine dibanding warga lokal.

Jika tahun depan Papua lepas dan merdeka, jangan salahkan kami. Salahkan diri anda sendiri yang mau diperdaya Jokowi dan majikan-majikannya.” Penyesalan selalu datang terlambat. Kalau datang di depan, itu namanya pendaftaran hehe ..just kidding (menghibur hati kami yang sedih)
Prof Damien Kingsbury adalah mantan The Australia East Timor International Volunteer Program (TAETIVP). Agen Australia, misi pecahkan NKRI
Kingsbury juga Director of School of International and Political Studies at Deakin University. Lembaganya bertugas memberi masukan kepada PM Australia.

Masa depan RI ada di Papua. Pulau no. 2 terbesar di dunia (jika digabung dengan PNG), surga tambang, migas, emas, mineral, hutan, ikan dst. Menyitir taufik ismail : “masa depan Indonesia adalah Papua yang terpisah dan merdeka….” Sedih..gara-gara banyak rakyat gak tau si jokowi proxy konspirasi global aseng dan antek.

 Masih menurut akun TM2000 Pihak yang haarus disalahkan atau para tokoh yang paling bertanggungjawab bila Papua lepas dan merdeka adalah:
- Hendropriyono
- Luhut dan Tim Begawan 
- JK, Megawati, CSIS, PDIP, HMI, ICMI, HKPB, ICW,
- James Riady, Tahir, Antony Salim, Edward/edwin Suryajaya
- Hartono, Fofo Suriadmadja, dst”
Seluruh tokoh pendukung, media pendukung, relawan pendukung, massa, rakyat, dst..pendukung Jokowi = bertanggung jawab jika Papua LEPAS
Papua LEPAS dan MERDEKA, Pasti, sekali lagi PASTI diikuti dengan ACEH MERDEKA. Sekalian dengan bergabungnya Sumatera dalm The Kingdom GM. Twit @TM2000Back lengkap dalam bentuk chirpstory

Ini Syarat RI Jika Freeport Ingin Keruk Tembaga Lagi di Papua

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta Watikam Crew
Penilaian:  / 0
TerburukTerbaik 
Jakarta (KOMUNITAS PAPUA News) - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan syarat kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) agar kegiatan operasi di tambang terbuka Grasbreg kembali berjalan.
Direktur Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral Batu Bara (Minerba), Kementerian ESDM, Bambang Susigit mengatakan, setelah selesai melakukan investigasi inspektur tambang memberikan enam rekomendasi.

"Dari hasil pemeriksaan tempat alat, pemeriksaan sistem dan pemeriksaan wawancara kepada penumpang, operator, tim penyelamat berkaitan kami menyimpulkan," kata Bambang di kantor Ditjen Minerba Kementeri ESDM, Selasa (7/10/2014).

Bambang mengungkapkan enam rekomendasi tersebut yaitu Pertama, minta Kepala Teknik Tambang menyosialisasikan kembali prosedur pengoperasian standar (PPS) Grasberg Operations Department No SM-2.18-HLG-006-05 tentang pengoperasian Haul Truck di tambang terbuka Grasberg seluruh operator truk.

Kedua, memastikan komunikasi antara unit mobil equipment dapat berjalan dengan baik. Ketiga, rekomendasi ketiga adalah meningkatkan koordinasi antara pengawas dan operator dalam melaksanakan tugas.

Keempat, membuat standar operasional prosedur  proses pembutan fasilitas atau infrastruktur yang terkait dengan pengaturan lalu lintas.

Kelima, melakukan identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian risiko terhadap tempat parkir mobil, equipment dan jalan tambang aktif di seluruh area Grasberg dan melaukan perbaikan manajemen lalulintas bersarkan hasil indentikasi bahaya, penilain dan pengendalian risiko.

Menurut Bambang, jika poin kelima tersebut dapat dipenuhi oleh Freeport, maka pihaknya akan memberikan restu pengoperasian kembali tambang terbuka.

"Rekomendasi keenam aktivitas penambangan secara penuh di area Grasberg dapat dilakukan setelah poin kelima diselesaikan dan dilaporkan kepada Kepala Inspektur Tambang," tuturnya.

Namun menurut Bambang, pihaknya tidak begitu saja memberi restu kepada Freeport untuk mengoperasikan kembali tambang terbukanya. Pasalnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu harus meyakinkan pihak pemerintah dengan mempresentasikan enam rekomendasi tadi. Menurut rencana Freeport akan menampilkan presentasi Kamis (9/10/2014).

"Sebelum dia presentasi, besok Rabu saya minta bahannya karena ini keputusan strategis penuh risiko," pungkasnya.

Seperti diketahui, Sabtu, 27 September 2014 sekitar pukul 07.24 WIT, terjadi kecelakaan tambang yang melibatkan satu unit kendaraan ringan untuk kegiatan operasi jenis Toyota yang berisi delapan orang penumpang dan satu orang pengendara, dengan satu unit Haul Truck (Truk Tambang HT#220-CAT785) yang dikendarai satu orang operator, di lokasi jalan Tambang Terbuka Grasberg Freeport. (Pew/Ndw)

Kami Satu Papua, Satu Ras Melanesia - One People One Soul, One Country is Papua

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta Watikam Crew
TRPB yang resmi Panglima Jenderal TRPB yang resmi Mathias Wenda bahwa perang antara TRPB yang resmi dan TNI Indonesia masih berlanjut hari ini

Diterbitkan oleh lanitribe pada April 10, 2009

SPMNews menerima telepon lebih lanjut dari TRPB yang resmi Panglima Jenderal TRPB yang resmi Mathias Wenda bahwa perang antara TRPB yang resmi dan TNI Indonesia masih berlanjut hari ini di Papua Barat - PNG perbatasan, Wutung Desa Nugini Island.

Beberapa Angkatan Bersenjata PNG juga membantu para pejuang TRPB yang resmi dengan menyediakan logistik dan tempat penampungan, atas nama persaudaraan sebagai orang Papua, benar pemilik New Guinea Island. Mereka juga berbicara langsung kepada SPMNews
mengatakan bahwa hati mereka menangis untuk memperjuangkan Kemerdekaan New Guinea Island (bukan hanya bagian barat, Papua Barat). Mereka menyampaikan apresiasi dan berkata, "Anda harus memberitahu semua pendukung di seluruh dunia bahwa kita
Papua, dalam Satu Pulau ini bersatu di dalam hati kita. Tapi kita sedang menunggu bos besar sebagai pemimpin tertinggi di Moresby untuk mengubah sikap mereka terhadap Indonesia dan Papua Barat, dan yang akan terjadi paling probaby setelah Somare
digantikan oleh seorang pemimpin yang lebih muda. "

Mereka juga menyebutkan beberapa nama pemimpin potensial di masa depan bagi Pemerintah Nasional di Moresby yang mereka tahu akan mendukung penyebabnya.

Jenderal Wenda mengatakan di telepon, "Kami tidak akan menghentikan perkelahian ini, sampai Australia dan Pemerintah Selandia Baru, setelah melaporkan ke mereka Ibu Ratu di London, untuk masuk dan memediasi Dialog antara diri saya dengan Presiden Indonesia, bukan dengan pemimpin luar yang mengklaim diri mereka sebagai mewakili OPM. OPM bukanlah organisasi sayap bersenjata, itu adalah organisasi politik. Aku mendengar OPM telah bergabung dengan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan), tetapi memberitahu dunia, TPN, sayap bersenjata yang sekarang disebut TRPB yang resmi sekarang sedang diselenggarakan baik dan organisasional yang lebih terkonsolidasi. Pertarungan masih berlanjut dan akan terus, memberitahu mereka untuk membantu kami, tidak membantu kami dalam perjuangan, tetapi dalam negosiasi mediasi. "

Panggilan juga diklaim telah menewaskan 33 tentara Indonesia, namun SPMNews tidak bisa mengkonfirmasi nomor ini di lapangan. Media Indonesia pernah melaporkan adanya korban seperti ini. Baru-baru ini di Puncak Jaya, TRPB yang resmi di bawah Nggoliar Tabuni (TIDAK Goliath) juga diklaim menewaskan enam orang Indo, namun media Indos hanya mengungkapkan satu atau dua dari mereka.

Laporan lebih lanjut tentang pertarungan berkelanjutan ini akan mengikuti

SPMNews
koteka@papuapost.com
koteka@westpapua.net

Upacara Pengibaran Bendera Bintang Kejora HUT West Papua oleh Suku Walak Papua Yang Supernatural

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta Watikam Crew
Upacara Pengibaran Bendera Bintang Kejora HUT West Papua  oleh Suku Walak Wilayah DEMAK, Veteran OPM  dan Anggota Prajurit TRPB Ilugwa Selatan. Upacara dilakukan resmi secara adat (DEMAK Walak). Mulai dari Pembukaan, Pengibaran Bendera, Pidato sampai penutupan dilaksanakan dengan bahasa dan budaya suku walak di Wilayah LA PAGO - jantung papua.

NOVELA NAWIPA POLITIKUS REVOLUSIONER MENGGUGAT BALIK PILPRES INDONESIA 2014

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta Watikam Crew

Oleh : Agustinus Mote
15 Agustus 2014

“Rakyat Papua Barat dan Rakyat Indonesia baik rakyat maupun pemerintahan serta intelektual Perlu tanggapi Memahami makna Politik Membalik oleh Novela Nawipa dengan baik, jangan tanggapi Politik secara emosional atau negatif teka teki kecewa”

POLITIKUS TERHEBOH : Di Mata Rakyata Indonesia dan Rakyat papua tanggapi negative pemikirannya pada politik membalik penggugatan di bawah lantaran saksi pilpres 2014 di tanggung jawabkan oleh Novela Nawipa Dkk atas saksi mandat tim suskses Pilpres prabowo. Di beberapa tempat Paniai, Deiyai, Dogiyai dan di tanah papua sangat kesal goyang rakyat atas belum tanggapi Politiknya Novela Nawipa Sebenarnya apa….!!!.

“Sengketa Politik Pilpres indonesia 2014 Jokowi dan prabowo, menggugat politik rubrick mandat saksi pilpres di balik kesimpangan dan tuntutan di papua barat menjadi heboh”
“Rakyat Umum Indonesia dan Rakyat Papua Barat tidak tau memahami politik dan tidak tau apa itu pemahaman “Politik Membalik”atas ungkapan Novela Nawipa dkk MK Jakarta.

Seorang perempuan papua Novela Nawipa dan dkknya adalah seorang Politikus yang menggugahkan membalik politik di depan MK Jakarta, merasa Indonesia goyang dan roboh. Karena dalam kasanah politik pemilihan kepala negara Pilpres yang telah memberikan mandat sebagai saksi perjalanan pilpres di satu kampung.

Novela nawipa membuka ruang kategori baru dengan begitu ketegasan keras dengan kajian penggugatan Politik diatas kesimpangan sejarah di daerah tanah papua barat. Semua lini diskusi sana-sini, membuat iklan baru di media televisi, di media Koran dan di media filim, di berbagai tabloid serta poster-poster internetan yang begitu kajian sejauh mungkin.

Politik Novela nawipa adalah berdiri diatas tuntutan rakyat papua “politik membalik” sangat menentukan bagi rakyat papua barat, dan Politik berdirinya diatas tuntutan hak dan kebenaran rakyat papua telah menggugah di depan MK Jakarta. Tinjauan politik membalik, Rakyat papua telah sosialisasi melalui demokrasi dan berbagai media lainnya sebelum masuknya Pilpres Indonesia 2014 adalah :

  1. - BOIKOT PILPRES INDONESIA 2014; di tanah papua barat telah di orasi demokrasi di sebarkan oleh seluruh rakyat papua barat, menuntut untuk Pengembalian Referendum di Papua
  2. JANGAN PILIH PRABOWO, di tanah papua barat telah orasi demokrasi di sebarkan pelosok papua barat karena Prabowo adalah pembunuhan rakyat papua tidak bersalah membuat bencana manusia di Paniai dan pada umumnya Papua.
Novela Nawipa dkk, berdirinya beton politik sebagai tim sukses pilpres bagian saksi berdasarkan pengalaman sejarah yang sudah ada. Hanya untuk menggagalkan dan mengkalahkan pilpres Indonesia 2014, atas terjerumus orang pelaku bencana manusia jadi pilpres. Relawan Prabowo Presiden ternyata menggalakkan membalik kembali atas Perbuatan Prabowo di Muka Publik lantaran melalui di daerah itu merasa terungkap.

UNGKAPAN-UNGKAPANNYA
Ungkapan-ungkapan dari Novela Nawipa menjawabkan atas pertanyaan dari pihak MK Jakarta, di saksikan oleh semua Publik Indonesia dan Papua serta luar negeri adalah :

**** Tidak ada aktivitas pencoblosan suara saat pilpres 2014 di daerahnya, kampung awabutu distrik paniai timur, kabupaten paniai, “tidak ada jam berapa sampai jam berapa karena aktifitas pemilu di kampung saya tidak ada”. TPS petugas KPPS bilik suara maupun alat-alat pemilu lainnya tidak ada di kampungnya. Novela juga meminta penyelenggara pemilu dan pemerintah mensosialisasi tahapan pemilu sampai kedaerahnya agar masyarakat mengetahui waktu pilpres. “diam-diam saja orang juga manusia punya pikiran KPU penyelenggara pemerintah juga ada sosialisasi, supaya kami masyarakat tau, kami ini di gunung jangan bodoh-bodohi kami terus. Sosialisasi supaya kami tahu tahapan itu”, Tegasnya.****

Kutipan atas Ungkapan Novela Nawipa tersebut diatas dengan berani tegaskan kepada MK, dengan suara tegas berapi-api dapat diar tikan berdasarkan sejarah kejadian bencana manusia di daerah yaitu:
“Pada tahun 1982, 1983an sepanjang 1980an PRABOWO mengkisahkan bencana manusia di daerah Paniai dan papua, seperti Besi panas tusuk di lubang anus pantat, dan bapak punya kontol di bakar lalu di makankan oleh anaknya, dan kubur hidup-hidup serta di potong leher dan pun pembunuhan gantung dan lain-lain. Semua ini di lakukan oleh Pimpinan letnan Prabowo Subianto Jakarta”

Berdasarkan sejarah itu, Nevela nawipa Putar balikkan Politik di depan MK Jakarta dapat di artikan adalah; “Kenapa kalian minta suara dukungan atas memilihnya Presiden Indonesia atas kelakuan Manusia telah habiskan oleh Prabowo, makanya disana di daerah Awabutu tidak manusia suksesi pilpres dan kasih suara pilpres karena manusianya di habiskan oleh Pimpinan Prabowo di tahuan 1980an”.

Memang Novela Nawipa seorang Politikus Revolusioner yang membantah politik pilpres, dan minta pertang jawabkan terlebih dulu atas perbuatan oleh PRABOWO di paniai dan seluruhnya papua barat. Semua kejadian bencana manusia di seluruh pelosok tanah papua barat, atas alasannya Novela Nawipa membalikkan politik lantaran saksi pilpres Indonesia 2014 di daerahnya sangat reaktif.
Berdasarkan sejarahnya Semua Rakyat Indonesia dan papua serta simpatisan dari luar di harapkan perlunya tanggapi dengan baik apa yang di ungkapkan oleh “Novela Naipa”, Prempuan pemberani menggugat di balik sejarah bencana manusia yang masih tersejarah traumatis itu.

Politik Membalik Novela Nawipa sangat membingungkan MK Jakarta dan mengketawakan MK Jakarta kipas-kipas penggugatan pelanggaran HAM di tanah papua barat sangat berat. Dengan lantaran kajian sebagai saksi pilpres Indonesia 2014.

TANGGAPAN NILAI RAKYAT
Tanggapan Semua Rakyat Indonesia dan papua serta simpatisan dari luar di tanggapi bahwa; “Novela Nawipa dkk, tidak tau menahu politik pembicaraan tanggung jawab era Pilpres 2014 yang di saksikan di depan MK Jakarta” dan para penonton layar televisi di seluruh rakyat Indonesia dan rakyat papua serta luar negeri.

Banyak masyarakat Indonesia dan papua menjebolkan nama baiknya Novela Nawipa dkk, adalah tidak tau berbicara politik, atas belum pahami dan belum tau sejarah di tanah papua barat. Masyarakat umum di Indonesia dan papua barat belum tau menahu tentang kategori politik bernama “Politik membalik”, maka mereka langsung pintar-pintar emosional sangat berat atasnama daerah dan lain-lain.

Berdasarkan Rakyat menilai pembicaraan politik di MK Jakarta, oleh Novela Nawipa dkk, menghampiri Negara Indonesia Roboh dan goyang atas membantah Pilpres dengan dasar dendaman sejarah bencara kemanusia di tanah papua di lakukan oleh letnan Prabowo Sibianto, sangat menyedihkan jerita manusia.

Rakyat Indonesia dan rakyat papua barat baik masyarakat biasa, seribu sarjana, doctor, professor, serta pegawai negeri semua menilaikan cara pembicaraan politik Novela Nawipa dkk, menilaikan sisi negative saja memaki habis-habisan di nyatakan (menjual nama baik papua, daerah paniai awabutu serta suku dan marga keluar). Orang-orang yang berpikir di sisi itu orang-orang yang tidak tau menahu politik penggugatan dan politik membalik lantaran-lantarannya. Berarti negara Indonesia dan papua barat masih bodok pemahaman politik dan masih tidak tau pemahaman politik , apa politik membalik itu.

Kampung yang memberikan mandat kepada Novela Nawipa sebagai saksi pilpres adalah kampung yang punya kisah sejarah oleh Prabowo telah membuat bencana manusia yang tidak manusiawi di lakukan oleh pimpinan letnan Prabowo, di daerah paniai. Maka rakyat Indonesia dan papua barat perlunya pahamia hal itu.

“Rakyat Indonesia dan Rakyat Papua Barat baik rakyat Biasa maupun Pegawai Pemerintahan menilai Novela Nawipa dkk Tidak tahu menahu Politik, dan merasa di balik kaki tangan Relawan Prabowo Presiden. Di awali emosi di maki dan di tuduh penjual nama baik dengan serta di nyatakan dia memalukan dimuka MK Jakarta serta menjelekkan nama baik papua dan daerah. Tetapi Pandangan Politik Novela Nawipa dkk adalah politik yang luhur berani lawan transparansi, jujur di depan MK dan public. Politik yang membela hak-hak rakyat papua atas tuntutannya. Tanggapi Masyarakat umum menilai Tidak tau politik karena Masyarakat umum Indonesia dan Papua tidak tau politik tentang “Politik Membalik” atas ungkapannya belum tau memahami politik. Maka saya bilang Masyarakat Indonesia dan masyarakat papua tidak tau menahu tentang pemahaman politik akhirnya mata melotot di layat televise”.

Semua Rakyat Indonesia Umum dan Papua Barat harap sadari dengan unek-uneknya di bisikan batin dan di bibir, perlunya memahami politik harus sejauh mungkin dari apa yang ungkapkan dengan tegas dan keras di muka MK Jakarta di depan mata Publik, kita berikan jebol politik terpintar Novela Nawipa dkk.
 
MENILAI DAN DI PETIKKAN UNGKAPANNYA

Penilaian dan di petikan ungkapan-ungkapan kata oleh Perempuan Pemberani Tegas dan jujur transparansi dengan berani di depan MK Jakarta dan di depan mata Publik Rakyat Indonesia dan papua barat adalah sebagai berikut :

Tidak ada aktivitas pencoblosan suara saat pilpres 2014 di daerahnya, kampung awabutu distrik paniai timur, kabupaten paniai; karena PRABOWO sendiri kasi habis punahkan orang-orang yang ada di sana pada tahun 1980an menjadi bencana manusia akhirnya tidak ada coblos dari satu orang pun.

Aktifitas pemilu di kampung saya tidak ada; karena manusia di bajak oleh Prabowo pada tahun 1980an; TPS petugas KPPS bilik suara maupun alat-alat pemilu lainnya tidak ada di kampungnya; karena disana tidak ada orang yang coblos dan memang masyarakat trauma atas perbuatan prabowo 1980an, dan masyarakat papua sudah boikot Pilpres di tanah Papua Barat,

Kami ini di gunung jangan bodoh-bodohi kami terus ; kalimat ini sangat berat atas perbuatannya Prabowo 1980an dan rakyat papua sedang di bodohi, di jajah, dan dibunuh, di tindas sedang berlanjut di tanah papua barat. Sangat perempuan pemberani di muka MK Jakarta ibukota negara colonial Indonesia.

Di pertanyakan ulang oleh MK, di katakan “Maksudnya”; MK Jakarta Diam dungu bilang sudah adalah mereka takutnya ketegasan atas perbuatan dari Prabowo di daerah papua yang terasa terungkap.

Kami tidak tau apa itu Pilpres 2014 pada tanggal dan jamnya berapa karena tidak ada sosialisasi; sangat-sangat politik luar biasa dapat di balikkan arti yaitu “kami bukan negara Indonesia tetapi kami rakyat papua barat”, Perempuan sangat Revolusioner dimuka MK Jakarta, terungkap.

Semua kalimat petikan diatas adalah “politik membalik”, telah ungkapkan oleh seorang perempuan pemberani di depan MK Jakarta ibu kota negara colonial Indonesia. Telah di ungkap dengan tegas dan keras dapat membingungkan MK, mengangakan MK, dan MK Lucu dan ketawa atas menuntut ungkap kebenaran garis lantaran saksi pilpres 2014 secara reaktif.

Ungkapan-ungkapan Novela nawipa bukan sendirinya ungkapan tetapi dukungan dari kami rakyat papua atas tuntutan yang sudah ada. Maka kami Rakyat papua menyebutkan dan membanggakan NOVELA NAWIPA perempun pemberani dari papua yang di sebut sebagai berikut;

- Perempuan papua pemberani ;
- Perempuan papua yang revolusioner
- Perempuan papua pemeberani jadi pelaku saksi
- Perempuan papua yang siap tanggung jawab;
- Perempuan papua yang berani bantah membantah atas saksi relitas;
- Perempuan papua yang menggugat di balik tuntutan;
- Perempuan papua yang tau membalikkan politik

Inilah ciri nilai-nilai seorang perempuan tau politik “Novela Nawipa”, berani jadi saksi dan berani jadi tanggung jawab atas tuntutannya membawa MK Jakarta membalikkan Politik. Maka negara Indonesia harus tau apapun orasi oleh rakyat papua telah di sosialisasi “Boikot” dan tanggung jawabkan Pelanggaran HAM di buat oleh Prabowo bencana manusia di tanah papua, hal itulah yang di tuntut.

“Kasanah Politik Membalik ini menyatakan, Kembalikan hak-hak Referendum di tanah papua barat dengan damai”.

NOVELA NAWIPA tetap perlindungan Alam Realitas Papua dan berada dalam Nama YESUS KRISTUS atas semua tekanan dari semua kritiknya oleh siapapun yang di tanggapi negative)*.

Amoyepai Papuans : Kajian Politik Pilpres 2014

Diplomat Papua Merdeka Oktovianus Mote di Amerika Politik Novela Nawipa Luar Biasa (You Are Amazing)

Semua hasil karya yang dimuat di situs ini baik berupa teks, gambar dan suara serta segala bentuk grafis (selain yang berkode IST) menjadi hak cipta Watikam Crew


Foto : Novela Nawipa di MK Jakarta
Teratai Paniai,  Politik perempuan asal Paniai Novela Nawipa terkait pilpres 2014 di Indonesia di beri pujian  dari Oktovianus Mote diplomat luar Negeri untuk Papua Merdeka di Amerika Serikat. Pujian dan tanggapan ini di upload dinding facebok resminya (15,Agustus 2014), waktu Amerika Serikat. 
Ini pujian untuk : Novela Nawipa: You are amazing dan nilai moral dan pemihakkan politik bangsa Papua.
Seorang teman memberi informasi bahwa Novela Nawipa, seorang perempuan Mee menjadi pembicaraan seantero orang Indonesia. Luar biasa karena dia menjadi buah bibir lebih dari 250 juta manusia di muka bumi ini. Tentu saja menarik dan sayapun kemudian membaca sejumlah komentar mencaci maki dan yang memuji. 
Saya meminta adik Oktovianus Pogau untuk teruskan gambarnya di TV agar saya bisa tonton. Saya membaca dua tulisan elok dan obyektive dari adik Oktovianus Pogau dan Made Supriatma (di wall facebook mereka) yang menyoroti dari sudut yang berbeda. Saya di bantu oleh sejumlah media Indonesia yang menggambarkan siapa Novela Nawipa yang tiba-tiba menjadi bintang dan membuat banyak orang Papua bangga dan tidak sedikit yang iri hati dan mencaci maki.
Otak saya sebelum menonton rekaman tv adalah sudah bayangkan penampilan seorang perempuan gunung yang digambarkan: tidak tahu adat, sopan santun dan tidak hargai hakim, memalukan suku Mee dan orang Papua dan sebagainya. Tetapi semua itu musnah seketika. Karena yang saya saksikan adalah penampilan seorang perempuan papua yang tampil penuh percaya diri, stick to the point dan tidak terpancing pertanyaan Hakim yang memutar kiri kanan. Jawabannya jelas laksana seorang lawyer yang cerdik dan ia uraikan dalam tutur kata yang sungguh hidup, tidak kaku dan terperangkap feodalisme beku. Tentu saja ada kekeliruan menyangkut jarak: dari 300 Km ... tapi who care. karena di papua orang papua tidak terbiasa dengan main angka dalam mengukur jarak. Penguasa kolonial Indonesia pun jarang sekali memasang papan jarak di tanah papua dan orang papua terbiasa dengan menunjuk apa yang ada yakni di balik gunung, dibalik sungai, dibalik pohon dan sebagainya sebagai patok.
Banyak sekali orang Papua, terutama mereka yang merasa diri dan terdidik dan tahu politik, tata krama etika sopan santun termasuk perempuan papua yang mencaci maki Novela. Saya tidak perduli dengan komentar kaum lelaki papua. Saya juga lebih tidak perduli dengan ungkapan orang Indonesia entah itu yang bermukim di papua maupun dari mereka yang lahir besar di tanah papua yang datang dan cari makan sejak 1 Mei 1963, saat Indonesia resmi menjajah Papua. Yang saya peduli dan karenanya hendak memberikan catatan adalah komentar sesama perempuan papua terhadap Novela.
Saya hendak mengajak pembaca untuk menonton Beatrix Wanane,anggota KPU Propinsi Papua di youtube dengan tulis namanya dan nonton yang full. Lihat penampilan dan jawaban dari perempuan yang mengaku dirinya senior dan intelektua di Papua. Dia menuduh Novela, tidak sopan, tidak jawab pertanyaan HAKIM dan sebagainya. Tetapi lihat apa yang dia lakukan sendiri, dia tidak mampu jawab pertanyaan sederhana wartawan tentang kampung yang menjadi sengketa. Soal tidak sopan, apakah karena Novela tidak pakai kebaya milik penjajah sebagaimana yang ibu Beatrix gunakan? Ataukah karena dia perempuan gunung sehingga Beatrix omong penuh emosi di depan 250 juta penduduk INdonesia melalui TV, katakan :.... siapa yang perbodoh ..... Saya bersyukur ada tv Indonesia yang memutar balik cuplikan gaya dan bahasa novela dalam menjawab hakim dan memperlihatkan reaksi Beatrix menyaksikan cuplikan itu. Jelas sekali di sana, justru beatrix yang penuh emosi dan omong terus habiskan waktu dan tidak jawab pertanyaan wartawan. Padahal wartawan Metro TV yang dikenal tv pendukung Jokowi sudah mengirim begitu sederhana sesuai skenario kepentingan politik kubu jokowi pun Beatrix, sang intelektual papua itu tidak mampu jawab. Dia lari kepada analisa dia bahwa tidak tahu nama tete nya (padahal saya tidak dengar hakim tanya nama tete dan kalaupun dia tanya itu tidak relevan) misalnya. Beatrix juga tidak mampu jelaskan apa yang terjadi di kampung awabutu. Beatrix hanya berdalih sesuai laporan daerah.... Sekali lagi ukuran tahu adat yang Beatrix gunakan adalah sekedar apakah tahu nama kepala kampung atau tokoh kampung termasuk yang beatrix karang sendiri nama tetenya. Yang menarik beatrix wanane, perempuan papua intelektual senior itu tidak tahu bahwa Novela punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang dia (novela) menilai tidak relevan. 
Sementara Novela jawab pertanyaan Hakim dengan santai dan tetap focus. DAn yang paling penting adalah Novela jawab dengan wajah ceriah dan senyum. Karena focus maka dia tanya balik hakim ketika dia merasa belum menjawab secara tuntas. GAya bertanya balik dari Novela yang ditafsir berlebihan oleh orang yang tidak kenal orang Papua yang otaknya masih bersih dan belum terkontaminasi budaya feodal dan penjajahan Indonesia. Orang Papua yang irih hati dan pendukung Jokowi maupun orang Papua yang asal bunyi pun komentari negative. Padahal novela hanya bilang:.... maksudnya? hanya kata itu yang dia ungkapkan. Gaya tanya jawab ini sungguh menyegarkan suasana sidang dan itu bisa dilihat dari gelak tawa para hakim. Kalau mereka merasa penting, mereka akan sambung kejar dengan pertanyaan lain. DAn apapun jawabannya apapun yang keluar dari mulut novela adalah bahan dalam pengambilan keputusan. Maka pertanyaan saya adalah dimana unsur marahnya dari pertanyaan balik Novela tersebut? apakah karena intonasinya, ataukah karena saat dia bertanya novela tidak menunduk atau lihat tempat lain (sebagaimana dilakukan banyak orang Indonesia yang mewarisi budaya feodal) tidak menatap mata hakim. Beatrix mempraktekkan apa yang Yesus katakan bahwa mampu lihat sebuah jarum kecil di mata Novela namun ular besar yang keluar dari mulutnya dalam menjawab pertanyaan wartawan tv itu bukan saja dia tidak lihat melainkan dia mengalir deras laksana arus sungai mambramo dari mulutnya.
Komentar kedua yang hendak saya pakai adalah yang di ungkap seorang aktivis perempuan papua yang nota bene dia sendiri orang gunung dari wilayah selatan, suku Muyu. Dia tuli: Novela dan Nowela, dua bintang dalam TV yang memalukan bangsa Papua. Ia menilai mereka tampil bukan untuk membela papua tetapi menjadi mainan Prabowo. Saya menegur dalam facebooknya agar dia hapus kata hinaan itu yakni "mainan" dari komentar itu karena tidak pantas keluar dari seorang aktivis perempuan papua yang saya ikut hormati selama ini. Dia minta maaf kepada saya bila saya tersinggung dengan ungkapan itu. Saya jawab bukan maaf kepada saya tetapi kepada dua perempuan papua yang dia sebutkan namun tidak hapus. penjelasan saya kepadanya bahwa Novela dan Nowela adalah dua orang yang profesional dalam bidangnya: satu penyanyi dan satu politisi sehingga mereka bukan mainan Prabowo. Saya jelaskan kepadanya apa yang Novela lakukan adalah benar dan secara profesional dia membela partai politik yang dia pimpin. Soal apa yang dia sampaikan itu benar atau tidak bukan urusan siapa-siapa, itu hak hakim dalam pengambilan keputusan atas kasus ini. Tetapi, perempuan aktivis papua yang senior ini tetap tidak merubah posisinya bahwa dua anak perempuan papua yang menjadi pembicaraan Indonesia karena kehebatan mereka. Di mata aktivis perempuan papua ini adalah sekedar mainan prabowo. 
Sekali lagi kalau yang katakan itu seorang lelaki papua, saya tidak peduli karena banyak yang tidak tahu hormati hak perempuan papua apalagi yang otaknya bodok dan kalah dari kaum perempuan papua. Tetapi once again ini perempuan papua sendiri yang menghina kaumnya, sesama perempua papua. Itulah sebanya dua contoh ini saya soroti mewakili mereka yang bernada sama.
Kini catatan umum kepada bangsa papua entah orang gunung atau pantai apapun pemihakkan politiknya.
Catatan pertama mengenai ukuran moral. betapa memalukkan ukuran moralitas kebanyakan orang papua terdidik yang sibuk dengan facebook. Mereka umumnya menuduh anak perempuan ini memalukan. Ungkapan yang sama mereka tidak lakukan ketika seorang politisi hebat kedapatan mencuri uang rakyat. Tidak ada kalimat apa-apa tatkalah bekas gubernur Barnabas Suebu, tokoh papua hebat dan bekas gubernur dua periode di jadikan tersangka dalam kasus korupsi miliaran rupiah. Hal demikian juga terjadi ketika banyak pejabat Bupati dan pegawai tinggi lainnya yang di hukum karena ternyata pencuri. Orang Papua merasa tidak malu ketika perilaku pencuri-pencuri ini dipakai sebagai fakta di dalam Negara Republik Indonesia untuk mengukur :
(a)    orang Papua bukan saja tidak mampu tetapi
(b)   pencuri sehingga tidak bisa di percaya. Wahai kaum cerdik pandai yang merasa diri orang papua dimana ukuran moralmu?
Catatan kedua adalah pemihakkan politik. Orang papua dari mereka yang mengaku diri terdidik paling tidak tahu pakai facebook adalah bahwa sangat rendah dalam nasionalisme akan bangsanya, Papua. Mereka ini tanpa segan caci maki dan hina bangsanya sendiri dan tidak sedikit yang tega benar jual sesama orang Papua hanya untuk membelah seorang Kepala Negara yang menjajah bangsa Papua. Anehnya, tidak sedikit mereka yang berkomentar minor kepada Novela Nawipa itu adalah menyebut diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan, aktivis papua merdeka. Mereka bukan saja caci maki Novela bahkan rumahnya pun di hancurkan terlepas dari apakah itu di lakukan sesudah atau sebelum novela muncul di depan sidang Mahkama Konstitusi. Pertanyaan saya kepada anda adalah apakah dua calon kepala negara ini akan memberikan peluang kepada bangsa papua untuk lakukan referendum? Saya hendak tunggu, apakah begitu Jokowi jadi Presiden ada perubahan signifikant dalam hal hidup bangsa termasuk mengakui hak bangsa papua untuk menentukan nasib sendiri sebagaimana dia akui hak yang sama dari bangsa Palestina? Demikian juga apakah kalau Prabowo menang situasi HAM berubah, koruptor di tangkapi dan militer pembantai nyawa manusia papua di kurung sesudah diadili secara terbuka dan pecat mereka yang main kuasa serta membuka papua dan memberikan kebebasan hidup kepada bangsa papua?
Refleksi ini saya tulis pada saat saya meratapi nasib bangsa papua yang di jual dunia barat di bawah pimpinan Amerika-Belanda melalui perjanjian new york yang di tanda tangani di markas besar PBB, 15 Agustus 1962. Meratapi karena ternyata bukan hanya kapitalis dunia saja yang tidak peduli dengan nasib bangsa Papua tetapi orang-orang papua sendiri banyak yang tidak peduli sesamanya dan bangnsanya semata-mata karena irih hati. Orang Papua hanya jago kandang, mampunya lawan bangsa sendiri dan tidak mampu hadapi bersama musuh bersama. 
Catatan ini saya tujukan kepada kalian yang menuduh aneka suara negative terhadap Novela. Anda sama posisinya dengan 5 atau 6 orang Papua yang mendapat penghargaan negara INdonesia karena kesetiaannya kepada penjajah. Mereka ini:Nicolaus Youwe, Abraham Octovianus Atururi, Frans Albert Yoku, Nick Messet, Konstan Karma, Lipidus Beneluk, akan berpesta dan sukacita tatkalah rakyat papua merana, sedang menuju punah, dalam kurang dari 6 tahun jumlah orang papua di tanahnya tidak akan akan lebih dari 30 persen. Mereka akan pesta di Istana Presiden Indonesia dan kalian cuma sibuk di internet seakan tidak peduli dengan situasi di Timika, Pemimpin Bangsa dari suku Dani di pancung lehernya dan kepalanya belum di temukan, dimana ada rekayasa untuk mempertahankan daerah rawan dengan menciptakan konflik antara warga: orang dani versus orang Kei-Flores, Bugis-Makasar yang sedang berlangsung saat ini. 
Demikian juga tidak ada gerakan apa-apa dalam membela sejumlah aktivis yang di tahan di UNCEN hanya karena suarakan aspirasi politik bangsa papua yang di pancung melalui perjanjian new york yang dipakai oleh bangsa-bangsa pencuri yang hendak mengambil kekayaan negeri kita. Tidak ada gerakan untuk menekan pemerintah Indonesia untuk keluarkan dua wartawan asing asal perancis yang kini di tahan aparat keamanan Indonesia, tatkalah mereka sekedar jalankan panggilan profesinya sebagai wartawan, menulis apa yang terjadi di Papua. Dimanakah nyali ketika ada orang lain rela berkorban untuk bangsa papua dan bangsa papua sibuk babat sesama bangsa papua.
Connecticut, USA 15 Agustus 2014